KEBIJAKAN FISKAL DAN PERPAJAKAN : Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Sulawesi Barat

NAMA PENULIS : Ismail Jamain , Putri Aisya , Herman , Tri Frida Suryati , Yati Heryati , Muh Ridwan Hayadin
ISBN : Proses
JUMLAH HALAMAN : 229 halaman
UKURAN : 15,5 x 23 CM
Sinopsis : Kemandirian fiskal daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang substantif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah membawa perubahan paradigma yang sangat mendasar bagi sistem tata kelola keuangan subnasional di Indonesia. Buku referensi ini hadir sebagai upaya akademis yang komprehensif untuk memetakan, mendiagnosis, dan merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah, dengan mengambil lokus empiris pada Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang masih menghadapi tantangan struktural berupa derajat ketergantungan transfer pusat yang mencapai 84,33 persen dan kapasitas penagihan riil (tax ratio APBD) yang berada pada angka 0,78 persen pada tahun 2025, Sulawesi Barat menyajikan potret riil dari dinamika hubungan keuangan multilevel di daerah.
Melalui kajian teoretis yang runtut, buku ini berhasil menjembatani teori-teori keuangan publik klasik, prinsip-prinsip federalisme fiskal, serta konsep perpajakan modern seperti Tax Administration 3.0 dengan realitas sosial-ekonomi setempat yang didominasi oleh sektor pertanian informal sebesar 47,21 persen PDRB. Penulisan buku referensi ini tidak hanya ditujukan untuk mendokumentasikan fakta fiskal regional, melainkan juga untuk menawarkan solusi praktis berupa Model Optimalisasi Kebijakan Fiskal Daerah Lima Pilar. Model integratif ini merangkum pilar penerimaan asli, penguatan kelembagaan, optimalisasi transfer dan rantai nilai sumber daya alam, modernisasi administrasi digital, serta penyelarasan instrumen fiskal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).